IPSPI Klarifikasi Soal Pencabulan Anak Disabilitas Oleh Oknum Pekerja Sosial

Article Image
Cimahi – Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) memberikan klarifikasi terkait pemberitaan pencabulan anak disabilitas di Cimahi, Jawa Barat yang dilakukan oleh oknum pekerja sosial.
 
Didiet Widiowati selaku Ketua Umum DPP IPSPI menyatakan bahwa SR tidak terdaftar sebagai anggota IPSPI dan belum memiliki sertifikat sebagai pekerja sosial. 
 
"SR tidak memiliki sertifikat kompetensi sebagai pekerja sosial, sehingga ia belum sah atau legal jika dikatakan sebagai pekerja sosial" tambah Didiet.
 
SR terduga pelaku pencabulan anak disabilitas merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Widyaiswara Madya yang bekerja di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
 
Seorang pekerja sosial yang sudah terdaftar keanggotaan di IPSPI serta telah memiliki sertifikasi kompetensi, maka dalam melaksanakan praktiknya telah terikat oleh kode etik yang memuat nilai-nilai dan prinsip-prinsip pekerjaan sosial.
 
Salah satu diantaranya mengatur tanggungjawab etika pekerja sosial terhadap kliennya, dimana seorang pekerja sosial dilarang keras untuk terlibat dalam hubungan seksual (sexual relationships) dengan kliennya atas dasar apapun. 
 
Dipandang dari perspektif pekerjaan sosial, maka sikap IPSPI adalah mengecam keras perbuatan yang dilakukan SR terhadap kliennya karena dipandang telah melanggar kode etik.
 
"Kami tidak dapat memberikan sanksi atas perbuatan yang dilakukan SR, hal ini dikarenakan SR tidak termasuk anggota dan tidak tersertifikasi sebagai pekerja sosial" tambah Didiet.
 
Dalam praktik pekerjaan sosial, apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik (malpraktik), maka pekerja sosial akan mendapatkan sanksi dari Dewan Kode Etik Asosiasi Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI)
 
IPSPI merupakan organisasi profesi yang mewadahi pekerja sosial di Indonesia, yang saat ini bersama pilar-pilar pekerjaan sosial lainnya sedang memperjuangkan RUU tentang Pekerja Sosial. 
 
Menurut Didiet, jika RUU Pekerja Sosial disahkan maka masyarakat dapat lebih paham tentang siapa yang dimaksud Pekerja Sosial Profesional serta dapat terhindar dari kegiatan malpraktik yang dilakukan oleh pekerja sosial. 
 
UU Pekerja Sosial memberikan payung hukum bagi pekerja sosial di Indonesia, dan memberikan mandat serta legalitas kepada pekerja sosial dalam melaksanakan praktik pekerjaan sosial secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
 
Pekerjaan Sosial Dengan Disabilitas
Pekerjaan sosial sebagai profesi pertolongan kemanusiaan memiliki akses dan peran dalam pemberian pelayanan sosial terhadap penyandang disabilitas. 
 
Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu bidang pelayanan pekerjaan sosial. 
 
Pekerja Sosial menempatkan disabilitas dengan melihat permasalahan sosial baik secara individual maupun kolektif, atau permasalahan kebijakan yang menyangkut hak penyandang disabilitas, pemberian pelayanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. 
 
Sebagai salah satu sasaran profesi pekerjaan sosial, maka penyandang disabilitas menjadi bagian penting dalam perspektif pekerjaan sosial dengan tugas utamanya adalah meningkatkan keberfungsian sosial.
 
 
Penulis : Raden Dika Permatadiraja
Berita Lainnya