ANGGARAN DASAR IKATAN PEKERJA SOSIAL PROFESIONAL INDONESIA

PEMBUKAAN

 

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta atas berkat dan karunia-Nya, para Pekerja Sosial Profesional Indonesia dapat mewujudkan dapat menyatukan diri, keinginan, tekat dan semangatnya berhimpun dalam suatu wadah organisasi profesi pekerjaan sosial.

Pekerjaan Sosial merupakan suatu aktivitas professional yang didasarkan pada keterpaduan kerangka pengetahuan, keterampilan dan nilai yang bertujuan membantu dan memberdayakan individu, keluarga, kelompok, masyarakat dan organisasi sosial dalam rangka meningkatkan dan atau memulihkan keberfungsian sosial yang memungkinkan mereka dapat mengembangkan segala sumber dan potensi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial mereka.

Pekerjaan Sosial adalah profesi berbasis praktik dan disiplin akademis yang mempromosikan perubahan dan pembangunan sosial, kohesi sosial, dan pemberdayaan serta pembebasan orang. Prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, tanggung jawab kolektif dan menghormati keragaman adalah inti dari pekerjaan sosial. Didukung oleh teori-teori pekerjaan sosial, ilmuilmu sosial, humaniora dan “Indigenous knowledge”, pekerjaan sosial melibatkan orang dan struktur dengan tujuan untuk mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan (IFSW-IASSW, Melbourne 12 Juli 2015)

Sebagai aktivitas professional, Pekerja Sosial Profesional berangkat dari empat prinsip dasar yang sekaligus merupakan landasan filosofis pekerjaan sosial dalam memberikan pertolongan kepada kelompok sasaran yaitu penghormatan atas hak asasi manusia (HAM), penghormatan atas hak setiap orang untuk menentukan jalan hidup sendiri, pemberian jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh kesempatan yang sama, dan perwujudan tanggung jawab sosial bagi sesama manusia. Landasan filosofis ini pada dasarnya saling memperkuat dengan penegakan Ideologi Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila, yang dirumuskan dalam tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Dengan landasan fisolofis dimaksud, maka Profesi Pekerjaan Sosial menjadi salah satu profesi yang ikut bertanggung jawab dalam pengupayaan keberhasilan pembangunan nasional.
BAB I

NAMA DAN WAKTU DIDIRIKAN

 Pasal 1

Organisasi ini bernama Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia, dan selanjutnya disingkat IPSPI.

 Pasal 2

IPSPI didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Agustus 1998 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

 BAB II

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

 Pasal 3

IPSPI berkedudukan di wilayah Republik Indonesia dan berkantor pusat di Ibukota Negara

 BAB III

ASAS, SIFAT DAN BENTUK

 

Pasal 4

IPSPI berasaskan Pancasila

 

Pasal 5

IPSPI adalah organisasi profesi yang bersifat mandiri

Pasal 6

IPSPI adalah organisasi Perkumpulan mewadahi Pekerja Sosial Profesional di seluruh Indonesia. 

Anggota dimungkinkan membentuk asosiasi dengan seijin Ketua Umum

 

BAB IV

ATRIBUT DAN KODE ETIK

 Pasal 7

  • IPSPI mempunyai atribut yang terdiri atas, lambang, panji-panji, mars untuk menggambarkan jati diri IPSPI.
  • Ketentuan lebih lanjut tentang atribut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan selanjutnya disingkat ART.

 Pasal 8

Untuk menjaga martabat Pekerja Sosial Profesional dibuat Kode Etik yang ditetapkan dan disyahkan oleh Kongres.

Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia memiliki Kode Etik sebagai pegangan bagi seluruh Anggota Profesi Pekerjaan Sosial, yang ditetapkan dan disyahkan oleh Kongres.

 

BAB V

TUJUAN

Pasal 9

IPSPI bertujuan untuk meningkatkan praktik anggota, meningkatkan kesejahteraan, memberikan perlindungan, meningkatkan kegotongroyongan, mengawasi melalui sertifikasi, mewadahi Pekerja Sosial Profesional Indonesia dalam meningkatkan pengakuan dan kompetensi praktik agar terwujud pekerja sosial yang berkualitas,, profesional dan akuntabel.

 BAB VI

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 Pasal 10

Tugas pokok IPSPI adalah :

  • Mewadahi Pekerja Sosial Profesional di Indonesia
  • Mengeluarkan tanda keanggotaan Pekerja Sosial Profesional Indonesia
  • Memberikan rekomendasi uji kompetensi dan izin praktik (lisensi) bagi Pekerja Sosial Profesional 
  • Memberikan rekomendasi akreditasi lembaga pendidikan pekerjaan sosial
  • Memperjuangkan hak dan kepentingan Pekerja Sosial Profesional dalam melakukan tugas pelayanan pekerjaan sosial.
  • Memberikan perlindungan kepada Pekerja Sosial Profesional dan penerima layanan Pekerjaan Sosial
  • Menetapkan standar praktik Pekerjaan Sosial
  • Meningkatkan kualitas Pekerjaan Sosial melalui kerjasama antara anggota maupun dengan organisasi keilmuan dan profesi lainnya di dalam maupun di luar negeri

 Pasal 11

Fungsi IPSPI adalah :

  1. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional melalui penerapan praktik dan pelayanan sosial yang professional oleh anggotanya.
  2. Membantu pemecahan berbagai permasalahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat
  3. Merumuskan dan menerapkan standar minimum praktik Pekerjaan Sosial sesuai dengan kaidah profesi Pekerjaan Sosial
  4. Meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihan profesi Pekerjaan Sosial
  5. Melakukan penelitian dan pengembangan Ilmu Pekerjaan Sosial secara terus menerus dalam rangka peningkatan kualitas praktik dan pelayanan Pekerjaan Sosial
  6. Melakukan pendaftaran anggota sesuai dengan persyaratan yang ada
  7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme, karier dan kesejahteraan anggota
  8. Membantu anggota menerapkan praktik Pekerjaan Sosial sesuai standar nilai, prinsip, metoda dan pendekatan-pendekatan profesi Pekerjaan Sosial
  9. Menyediakan berbagai fasilitas bagi kemudahan Memfasilitasipraktik Pekerjaan Sosial bagi para anggotanya
  10. Membina setiap anggota untuk menjunjung tinggi kehormatan profesi Pekerjaan Sosial sesuai dengan Kode Etik Pekerjaan Sosial
  11. Membina calon/asisten Pekerja Sosial Profesional
  12. Menerbitkan media sarana pengembangan profesi Pekerjaan Sosial
  13. Mengembangkan mekanisme komunikasi di antara anggota IPSPI
  14. Memfasilitasi dan membantu aspirasi pembentukan dan keberfungsian Dewan Pengurus Daerah
  15. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan praktik dan pelayanan-pelayanan Pekerjaan Sosial, baik di dalam maupun di luar negeri.

 

 

BAB VII

KEANGGOTAAN

Pasal 12

  • Anggota IPSPI adalah lulusan perguruan tinggi pekerjaan sosial/ilmu kesejahteraan sosial yang mendaftar pada organisasi.
  • Ketentuan dan persyaratan keanggotaan diatur dalam ART.

 

Pasal 13

Hak dan kewajiban anggota di atur dalam ART.

 BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI

 Pasal 14

  1. IPSPI memiliki susunan pengurus pada tingkat pusat dan daerah
  2. Di tingkat pusat dibentuk Dewan Pengurus Pusat yang terdiri dari: Majelis Etik, dan Dewan Pengurus.
  3. DPP membentuk    “Badan            Pelaksana        Harian”            yang     melaksanakan      tugas-tugas  kesekretariatan 
  4. DPP dimungkinkan membentuk Koordinator Wilayah. Ketentuannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga
  5. Kewenangan majelis etik diatur dalam ART
  6. DPD dimungkinkan membentuk komisi etik di tingkat daerah
  7. Di tingkat daerah dibentuk Dewan Pengurus Daerah setidak-tidaknya  terdiri dari satu orang Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
  8. Struktur organisasi dan kepengurusan diatur lebih lanjut dalam ART.

 

BAB IX

KONGRES

 Pasal 15

  1. Kongres merupakan pemegang kekuasaan tertinggi IPSPI yang diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun.
  2. Dalam hal diduga terjadi pelanggaran serius terhadap AD/ART atau situasi genting keorganisasian yang lain, Kongres Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Pusat atau atas permintaan tertulis dari 2/3 Dewan Pengurus Daerah.
  3. Tata cara pelaksanaan Kongres dan Kongres Luar Biasa diatur lebih lanjut pada ART.

Pasal 16

  • Kongres berwenang untuk:
    1. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat
    2. Menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode berikutnya
    3. Memutuskan masalah-masalah mendasar / prinsip IPSPI
    4. Merumuskan, merubah dan menetapkan AD/ ART
    5. Merumuskan, merubah dan menetapkan Kode Etik Profesi Pekerjaan Sosial
    6. Memilih dan menetapkan satu orang ketua Dewan Pengurus Pusat untuk periode berikutnya
    7. Memilih dan menetapkan empat orang tim formatur Dewan Pengurus Pusat untuk periode berikutnya
    8. Ketua bersama Tim Formatur menetapkan kepengurusan Dewan Pengurus Pusat periode berikutnya
    9. Membubarkan IPSPI
  • Kongres Luar Biasa berwenang untuk :
    1. Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Pusat atas dugaan pelanggaran pelanggaran serius terhadap AD dan ART dan atau penjelasan tentang situasi genting keorganisasian yang lain
    2. Memilih dan menetapkan Dewan Pengurus Pusat yang baru.

 

BAB X

MUSYAWARAH DAERAH

Pasal 17

  • Musyawarah Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi organisasi di tingkat daerah.
  • Musyawarah daerah diselenggarakan setidaknya sekali dalam 3 (tiga)  tahun.
  • Dalam hal diduga terjadi pelanggaran serius terhadap AD/ART, Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan oleh Dewan Pengurus Daerah atau atas permintaan tertulis dari 1/2 + 1 anggota.
  • Tata cara pelaksanaan Musyawarah Daerah di atur lebih lanjut pada ART

 Pasal 18

Musyawarah Daerah berwenang untuk:

  • Memilih ketua dan pengurus
  • Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah .
  • Menyusun dan menetapkan program kerja untuk periode berikutnya.
  • Memilih dan menetapkan pengurus Dewan Pengurus Daerah untuk periode berikutnya.
  • Meminta pertanggungjawaban Dewan Pengurus Daerah atas dugaan pelanggaran pelanggaran serius terhadap AD dan/ART dan atau penjelasan tentang situasi genting keorganisasian yang lain

 BAB XI

RAPAT ORGANISASI

 Pasal 19

  • Rapat kerja organisasi adalah pertemuan koordinasi demi kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengurus .
  • Dewan Pengurus Pusat dan Daerah menyelenggarakan rapat kerja organisasi setidaknya sekali dalam satu bulan.
  • Tata cara pelaksanaan rapat kerja organisasi diatur lebih lanjut dalam ART.

 

BAB XII

SUMBER DANA ORGANISASI

 Pasal 20 

  • Sumber dana IPSPI diperoleh dari:
    1. Iuran anggota.
    2. Hasil kegiatan usaha organisasi.
    3. Sumbangan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
  • Besarnya iuran anggota diatur dalam ART.
  • Penyelenggaraan tatakelola keuangan Dewan Pengurus Pusat wajib dikenakan audit oleh Akuntan Publik.

 

BAB XIII

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART)

 Pasal 21

  • Perubahan AD dan /ART dilakukan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa.
  • Perubahan seperti disebutkan pada Pasal 21 (1) harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 1/2 + 1 dari jumlah pemegang hak suara dalam Kongres.

 

 BAB XIV

PEMBUBARAN ORGANISASI

 Pasal 22

  • Pembubaran organisasi dapat dilakukan oleh Kongres atau Kongres Luar Biasa
  • Pembubaran seperti disebutkan dalam Pasal 22 (1) harus mendapat persetujuan dari sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah pemegang hak suara dalam Kongres.
  • Dalam hal terjadi pembubaran seperti disebutkan pada Pasal 22 (1), Kongres membentuk panitia pembubaran yang beranggotakan sebanyak-banyaknya 9 orang untuk mengurus pembubaran organisasi.

 

 

 

 BAB XV

LAIN-LAIN

Pasal 23

 

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam ART serta peraturanperaturan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar.

 Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal  : 04 Juni 2016